Informasi Paket
Kode Paket 1665736
Nama Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket Ulang
Alasan di ulang
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
35027382 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD
35027382 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD
35027382 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD
35027382 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD
35027382 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD
35027382 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD
35027382 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD
Konsolidasi ?
Tanggal Pembuatan 19 September 2022
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kab. Kaimana
Satuan Kerja Dinas Perikanan
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Tahun Anggaran APBD 2022    APBD 2022    APBD 2022    APBD 2022    APBD 2022    APBD 2022    APBD 2022   
Nilai Pagu Paket Rp. 429.409.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 413.998.000,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Dinas Perikanan - Kaimana (Kab.)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
SIUP,NIB KBLI 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang atau KBLI 46100 Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (Fee) Kontrak
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Memiliki TDP atau NIB
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya
Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
memiliki konfirmasi status valid wajib pajak, PERUSAHAAN OAP MEMILIKI KTP, KARTU KELUARGA DAN AKTE KELAHIRAN
Peserta Non Tender 1 peserta